Salah satu implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas tuntutan judicial review terhadap UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ialah Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dituntut untuk lebih kredibel dalam penyusunan APBN karena perannya yang menguat pasca pemotongan kewenangan Badan Anggaran (Banggar). Penguatan peranan pemerintah sebenarnya dapat menjadi peluang positif, karena Pemerintah akan menjadi lebih fleksibel dalam memilih kebijakan dan program yang sesuai target yang selama ini lebih banyak ditetapkan melalui keputusan politik. Akan tetapi, kalau melihat sejarah penyusunan APBN dalam beberapa tahun terakhir, penguatan peranan Pemerintah dalam penyusunan APBN belum tentu menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena proyeksi dalam penyusunan asumsi APBN yang sering kali jauh dari kondisi teraktual. Contoh paling dekat terjadi pada tahun lalu ketika peranan Banggar masih cukup besar da...

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi industri mainan anak per 30 April 2014 adalah salah satu langkah pemerintah yang harus di apresiasi menjelang diberlakukannya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Langkah ini merupakan satu langkah maju dalam rangka memenangkan pertarungan pasar bebas ASEAN. Namun demikian, langkah tersebut sebenarnya cukup terlambat bila dibandingkan dengan Negara ASEAN lain, seperti misalnya Malaysia yang telah memulai standarisasi mainan anak dari tahun 2010 atau Singapura yang pada akhir tahun 2012 telah menguji lebih dari 600 produk anak untuk disertifikasi mulai dari retail besar hingga kecil sekalipun. Keterlambatan penerapan SNI bagi industri mainan anak dibanding negara-negara tetangga sebenarnya adalah salah satu dampak dari tidak banyaknya perhatian terhadap sertifikasi nasional, terutama dalam upaya peningkatan daya saing nasional. Faktanya, dengan perannya yang strategis, jumlah anggaran untuk Badan Sertifikasi Nasional ...