Hampir setengah hari perjalanan dari Jakarta ke Kota Kotamobagu. Dari salah satu kota Metropolitan terbesar di belahan selatan dunia, ke kota kecil di bagian utara Indonesia. Jauh perjalanan ini dilakukan untuk memenuhi undangan sebagai panelis debat tentang infrastruktur perkotaan dan agraria.  Saya terkesima dengan undangan dari komisioner KPU Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara. Ukuran kotanya boleh kecil, tapi penyelenggaraan proses demokrasinya berambisi menghadirkan mimpi-mimpi besar untuk pembangunan kotanya. Dan rasanya, memang banyak masyarakat kota yang juga berharap kandidat Walikota kali ini punya gagasan-gagasan besar memajukan kotanya. Faktanya memang dalam dua dekade terakhir, beberapa kota di Indonesia telah menjadi semacam laboratorium untuk perubahan tata kelola Pemerintahan secara keseluruhan. Bahkan sering kali kebijakan di perkotaan menjadi rujukan di tingkat nasional. Pemerintahan Kota memang telah menjadi garda terdepan dalam menghasilkan berbagai inov...

Pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2024, Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya pada beban perkotaan yang akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang akan tinggal di kota.  Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa rencana kota secara detail perlu dimiliki oleh setiap kota, bukan hanya untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk perkotaan, tetapi juga demi mewujudkan kota masa depan yang hijau, pintar, juga liveable dan loveable. Pernyataan dan perhatian dari Presiden ini semuanya benar. Namun demikian, pengembangan perkotaan bukan saja tugas dari setiap Walikota, tetapi juga peran dari Pemerintah Pusat. Baik secara institusi, rencana, maupun pembiayaan pembangunan. Di beberapa Negara maju, perkotaan dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Perkotaan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ekonomi nasional. Semakin besar peranan ko...